Inilah Pembagian Jatah Pimpinan Komisi DPR

Rapat pimpinan dewan dan pimpinan fraksi guna menentukan pembagian jatah pimpinan komisi masih terus berlangsung hingga malam ini, Selasa 13 Oktober 2009.

Secara garis besar, DPR berhasil mencapai kesepakatan mengenai materi yang dibahas. Sekjen PAN, Zulkifli Hasan membeberkan hasil pembagian jatah pimpinan komisi diantaranya:

Komisi I, membidangi sektor pertahanan, luar negeri, dan informasi, dipimpin oleh PKS.

Komisi II, membidangi sektor pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, dan agraria, dipimpin oleh Golkar.

Komisi III, membidangi sektor hukum, perundang-undangan, HAM, dan keamanan, dipimpin oleh Demokrat.

Komisi IV, membidangi sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan, dipimpin oleh PPP.

Komisi V, membidangi sektor perhubungan, telekomunikasi, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan pedesaan, dan kawasan tertinggal, dipimpin oleh PAN.

Komisi VI, membidangi sektor perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi UKM, dan BUMN, dipimpin oleh Golkar.

Komisi VII, membidangi sektor energi, sumber daya mineral, riset dan teknologi, serta lingkungan hidup, dipimpin oleh Demokrat.

Komisi VIII, membidangi sektor agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan, dipimpin oleh PKB.

Komisi IX, membidangi sektor kependudukan, kesehatan, tenaga kerja, dan transmigrasi, dipimpin oleh PDIP.

Komisi X, membidangi sektor pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian, dan kebudayaan, dipimpin oleh Demokrat.

Komisi XI, membidangi sektor keuangan, perencanaan pembangunan nasional, perbankan, dan lembaga keuangan non-bank, dipimpin oleh PDIP.

Dengan demikian, dari total 11 komisi, Demokrat memimpin 3 komisi, Golkar dan PDIP masing-masing memimpin 2 komisi, dan PKS, PPP, PAN, dan PKB masing-masing hanya memimpin 1 komisi.

Selain komisi, badan kelengkapan DPR juga menjadi incaran. Berikut adalah jatah pembagian pimpinan badan kelengkapan DPR:

Panitia Anggaran (Panggar) dipimpin oleh Golkar.
Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) dipimpin oleh PKS.
Badan Legislasi (Baleg) dipimpin oleh Demokrat.
Badan Kehormatan (BK) dipimpin oleh PDIP.
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) dipimpin oleh Gerindra.

Perlu dicatat, pembagian jatah pimpinan komisi dan badan kelengkapan di atas adalah untuk posisi ketua komisi dan ketua badan kelengkapan. Di samping jatah ketua, jatah untuk posisi wakil ketua juga telah ditetapkan berdasarkan sistem proporsional.

"Demokrat kemungkinan akan memberikan satu jatahnya kepada Hanura yang tidak mendapat kursi pimpinan sama sekali," ujar Zulkifli. Jadi, Hanura masih berpeluang untuk mengisi posisi salah satu wakil ketua.

Malam ini rapat masih akan dilanjutkan guna mengetuk palu pengesahan. Sedangkan keputusan mengenai nama-nama pimpinan komisi dan badan kelengkapan, akan diserahkan kepada masing-masing fraksi yang mengisi posisi tersebut. "Hari Jumat sepertinya semua nama itu sudah bisa diselesaikan," kata Zulkifli.